RBN, Papua – Pangdam XVIV/Cenderawasih Mayjen TNI lzak Pangemanan sempat mengungkap bahwa Duta Besar Selandia Baru menyerahkan pembebasan warga negaranya Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh KKB di Papua ke pemerintah Indonesia.
Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana tindakan Duta Besar Selandia Baru sangat aneh seolah negara tidak peduli dan tidak lagi memberi perlindungan kepada warga negaranya sendiri.
Keputusan Selandia Baru ini bertolak belakang dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh banyak negara ketika warganya menjadi sandera di negara lain.
Sejatinya negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Bahkan melakukan berbagai upaya, termasuk meminta izin kepada pemerintah setempat, untuk melakukan operasi pembebasan.
Ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat penumpang dan kru pesawat Garuda Woyla disandera di Bangkok. Pemerintah Indonesia juga berupaya keras untuk membebaskan kru stasiun TV swasta yang salah satunya saat ini menjadi Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Irak.
Demikian pula saat para diplomat AS disandera ketika terjadi revolusi Iran yang mengulingkan pemerintahan Shah Iran.
Israel juga membebaskan warganya yang disandera oleh pembajak pesawat Air France yang dipaksa mendarat di Entebbe, Uganda. Operasi pembebasan dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.
Masih banyak lagi contoh negara melakukan berbagai upaya ketika warganya disandera.
Memang pernah terjadi dimana pemerintah warga negaranya menyerahkan kepada pemerintah setempat untuk melaksanakan pembebasan sandera. Ini dilakukan setelah berbagai upaya gagal dilaksanakan, termasuk meminta bantuan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional.
Presiden terpilih Prabowo misalnya pernah memimpin pasukan untuk membebaskan warga negara asing di Papua yang disandera oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka setelah Palang Merah Internasional gagal melakukan mediasi.
Lalu apa yang menjadi motif pemerintah Selandia Baru saat ini untuk menyerahkan operasi pembebasan terhadap warganya? Apakah pemerintah Selandia Baru telah berupaya mengontak para penyandera melalui lobi-lobi mereka? Apakah pemerintah Selandia Baru telah meminta bantuan Palang Merah Internasional?
Apapun alasan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru hingga saat ini maka satu hal yang perlu dicermati yaitu operasi pembebasan tidak boleh menjadi beban bagi Indonesia. Baik beban finansial, beban reputasi internasional atau beban yang mungkin ditimpakan oleh rakyat Selandia Baru ketika operasi pembebasan gagal.
Untuk diketahui operasi pembebasan sangat membutuhkan biaya, terkadang nyawa. Bila setiap warga asing yang memasuki wilayah tertentu di Papua sudah diperingati oleh pemerintah untuk tidak masuk namun berkeras untuk masuk dan mengalami penyanderaan oleh KKB maka berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia setiap kali terjadi penyanderaan? Apakah wajar bila biaya ini ditanggung oleh pajak rakyat Indonesia?
Biaya ini sudah seharusnya menjadi tanggungan pemerintah dari warga negara yang disandera.
Selanjutnya operasi pembebasan tidak boleh menciderai reputasi Indonesia di mata internasional bila menemui kegagalan. Pemerintah Indonesia pun tidak perlu mempunyai beban reputasinya buruk dan akan menjadi sorotan dunia ketika melakukan operasi pembebasan sandera.
Pemerintah Selandia Baru sudah sewajarnya menyampaikan kepada dunia bahwa operasi pembebasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan opsi terbaik dan tidak seharusnya dunia berpandangan negatif terhadap Indonesia, utamanya dikaitkan dengan isu Papua.
Rakyat Selandia Baru, khususnya keluarga penyandera tidak boleh menyalahkan pemerintah Indonesia bila ternyata operasi pembebasan gagal. Untuk itu sudah sewajarnya bila pemerintah Selandia Baru memberi tahu secara dini kepada keluarga Philip Mark Mehrtens dan menyampaikan secara terbuka kepada rakyat di Selandia Baru.
