RBN, Depok – Polemik yang terjadi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau Damkar Kota Depok semakin meruncing, kali ini anggotanya melaporkan sendiri dugaan korupsi yang ada di Damkar Kota Depok.
Sandi Butar Butar anggota Damkar Kota Depok yang sempat viral melaporkan sendiri dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Negeri Depok, Senin, (9/10/2024).
Sandi Butar Butar bersama seorang temannya tiba di Kejari Depok didampingi kuasa hukumnya, Deolipa Yumara dengan menyertakan sejumlah dokumen dan bukti terkait dugaan korupsi Damkar Depok.
Deolipa menyampaikan, dugaan korupsi di lingkungan Damkar Depok cukup kuat lantaran banyaknya aduan terkait kerusakan sarana dan prasarana, tetapi tidak juga diperbaiki.
“Sudah lama rusak, dan memang enggak pernah diperbaiki dan perawatannya juga kurang, sementara anggarannya ada. Anggarannya tiap tahun ada, dan ini (anggota Damkar Depok) yang merasakan,” kata Deolipa.
Deolipa juga mengatakan, potensi kerugian negara diduga bisa mencapai miliaran rupiah.
“Potensi kerugiannya bisa Rp 1, 2, 3, 4 miliar gitu. Jadi kita bisa perkirakan begitu, tapi jelasnya ketika ini sudah kita ajukan laporan, kita akan lihat nanti,” kata Deolipa.
Pengacara yang sempat tenar karena menangani Bharada E pada kasus Sambo ini juga mengkritisi terkait kesejahteraan tenaga honorer di Damkar Depok.
“Itu dari 200-an honorer yang gajinya hanya di kisaran Rp3 jutaan, sementara upah minimum kota Depok mencapai Rp4,9 juta,” terang Deolipa.
Menurut Deolipa, antara gaji pegawai honorer di Damkar dengan UMK Depok terdapat kesenjangan uang cukup jauh, sehingga tidak mencukupi kebutuhan mereka.
Setidaknya, lanjut Deolipa, ada sekitar 80 tenaga honorer Damkar Depok meminta bantuannya untuk memperjuangkan kesejahteraan dan hak mereka.
“Bahkan yang sudah ada yang bekerja lebih dari 15 tahun masih berstatus honorer,” ketus Deolipa.
Dengan kondisi tersebut, Deolipa menilai petugas Damkar Depok kesulitan untuk bekerja dan juga membiayai pendidikan mereka, ia menduga pemerintah abai.
“Jadi ini ada adalah persoalan tersendiri yang kami patut diduga adanya pengabaian dari pemerintah Depok selama 10 sampai 15 tahun ini mereka ini enggak dianggap,” jelas Deolipa.
Sementara ditempat yang sama Sandi menjelaskan, bahwa pihaknya siap dengan segala risiko atas laporan dugaan korupsi tersebut.
Ia juga telah menyiapkan sederet dokumen atau barang bukti terkait dugaan penyimpangan anggaran oleh pejabat Damkar Depok.
