RBN, Jakarta – Puluhan tahun Impor BBM dari Singapura, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kritik kepada PT Pertamina (Persero), ditambah tidak adanya pembangunan kilang minyak baru.
Menurut Purbaya, Indonesia banyak impor BBM sampai puluhan tahun.
“Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan? Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak kecil sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru,” kata Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9).
Purbaya juga mengungkapkan, saat masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marvest) pada 2018, dirinya pernah menekan Pertamina untuk segera membangun kilang baru.
Bahkan, saat itu Pertamina menjanjikan akan membangun tujuh kilang dalam waktu lima tahun. Namun, hingga kini tidak satu pun terealisasi.
“Sampai sekarang kan nggak ada satu pun. Jadi bapak tolong kontrol mereka juga. Jadi saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura,” tukasnya.
Menkeu menambahkan, pemerintah siap mengambil langkah lebih tegas jika Pertamina tidak mengeksekusi proyek pembangunan kilang. Mulai dari pemotongan alokasi dana hingga pergantian direksi.
“Kalau nggak, kita potong uangnya juga, Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR,” kata dia.
Menurut Purbaya, ketiadaan pembangunan kilang bukan karena Indonesia tidak mampu, melainkan karena internal Pertamina yang disebutnya “malas-malasan”.
Terlebih, tawaran investor asing pun sempat ditolak oleh perusahaan pelat merah tersebut dengan alasan overcapacity.
“Jadi kilang itu, bukan kita nggak bisa bikin, atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka, biar aja karena mereka yang jelek-jelekin saya kemarin, kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka, kalau nggak bisa bikin, yaudah,” tegasnya.
Menurutnya Pertamina merasa keberatan dengan usulan tersebut, karena kami sudah overcapacity.
“Saya kaget, overcapacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru. Satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar, kan,” imbuhnya.
Ia pun meminta DPR untuk turut serta mengawasi perihal operasional Pertamina, salah satunya terkait keberadaan kilang guna menekan impor. Tujuannya agar subsidi energi bisa ditekan dan lebih tepat sasaran.
“Jadi, tolong dari Parlemen juga mengontrol Pertamina, mengontrol hal tersebut, jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sepertinya, mengurangi subsidi, dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran,” pungkas Purbaya.
