RBN, JAKARTA – Persoalan kesejahteraan dan gaji guru kembali menjadi perhatian pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa persoalan gaji guru tidak dapat diselesaikan hanya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melainkan membutuhkan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti pada Mei 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung persoalan rendahnya gaji guru di Indonesia. Mu’ti mengatakan, persoalan tersebut perlu dibicarakan secara bersama-sama karena menyangkut kewenangan dan pembiayaan lintas kementerian.
“Kalau itu (gaji guru kecil), nanti dibicarakan bersama dengan kementerian lain karena tidak hanya kementerian kami,” ujar Mu’ti dalam sebuah kegiatan di Surabaya, Rabu (20/5/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum menyatakan adanya keputusan tunggal mengenai kenaikan gaji pokok seluruh guru. Namun, pada 2026 pemerintah telah meningkatkan sejumlah skema tunjangan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesejahteraan guru.
Kemendikdasmen mencatat sejumlah kebijakan kesejahteraan guru pada 2026. Salah satunya adalah perubahan mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Mulai 2026, tunjangan guru yang sebelumnya disalurkan setiap tiga bulan diarahkan menjadi setiap bulan untuk memberikan kepastian kepada penerima.
Untuk guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik, pemerintah juga menaikkan besaran TPG dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, sementara guru non-ASN dengan status inpassing memperoleh TPG yang disesuaikan dengan gaji pokok dalam surat keputusan inpassing.
Selain itu, pemerintah menganggarkan sekitar Rp11,5 triliun untuk TPG bagi sekitar 392.870 guru non-ASN pada 2026. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kemendikdasmen juga mengalokasikan sekitar Rp706 miliar untuk Tunjangan Khusus Guru (TKG) pada 2026. Anggaran tersebut meningkat Rp95 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penerima mencapai 28.892 guru.
Meski berbagai tunjangan mengalami peningkatan, persoalan kesejahteraan guru belum sepenuhnya selesai. Terutama bagi guru non-ASN yang tidak seluruhnya memperoleh tunjangan profesi.
Wacana mengenai peningkatan gaji guru juga terus mendapat perhatian dari DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani pada Agustus 2026 meminta pemerintah tidak hanya memandang guru sebagai profesi yang mengandalkan pengabdian.
Menurutnya, peningkatan gaji dan tunjangan guru perlu menjadi prioritas karena masih terdapat guru yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya dua persoalan yang perlu dibedakan: gaji pokok dan tunjangan. Kenaikan tunjangan tidak otomatis berarti seluruh guru mengalami kenaikan gaji pokok.
Karena itu, pernyataan pemerintah mengenai kesejahteraan guru perlu dibaca secara utuh. Pemerintah memang telah meningkatkan sejumlah tunjangan pada 2026, tetapi persoalan mengenai besaran gaji guru secara keseluruhan masih membutuhkan kebijakan lintas kementerian.
Pemerintah menempatkan kesejahteraan guru sebagai salah satu bagian penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Logikanya sederhana: guru membutuhkan kondisi ekonomi dan profesional yang memadai agar dapat menjalankan tugas pendidikan secara optimal.
Namun, kebijakan kesejahteraan guru tidak cukup hanya berbentuk tambahan tunjangan. Persoalan distribusi guru, status kepegawaian, beban kerja, kepastian pendapatan, hingga pengembangan karier juga menjadi bagian dari persoalan yang harus diselesaikan.
Dengan demikian, pernyataan Mendikdasmen bahwa persoalan gaji guru perlu dibahas bersama kementerian lain menjadi penting. Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mengakui bahwa kesejahteraan guru merupakan persoalan, tetapi memastikan adanya kebijakan yang mampu memberikan pendapatan yang layak dan berkelanjutan bagi guru di berbagai daerah.


