RBN, DEPOK – Perseteruan antara pembalap dengan pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Depok semakin mencuat. Bahkan Ketua IMI Kota Depok murka, jika memang harus, pihaknya akan mencabut Kartu Ijin Start (KIS) sebagai syarat untuk balap milik dua pembalap asal Kota Depok yang berlaga di Porprov Jabar 2026.
Ketua Pengcab IMI Kota Depok, Atet Handiyana Sihombing membantah, keluhan yang disampaikan dua atlet balap asal Kota Depok, Muhammad Firza Hibatullah (20), dan Muhammad Ridwan Setiawan (20). Bahkan pihaknya sudah berkoodinasi dengan ketua IMI Pusat terkait pembekuan KIS dua pembalap asal Kota Depok tersebut.
“Saya sudah bicara dengan ketua umum (IMI), dan dia sudah merespon,” katanya saat dihubungi.
Dia juga mengaku rela, Kota Depok tidak bisa melanjutkan ajang Porprov Jabar jika memang pembalapnya tidak mau melanjutkan sesi final.
“Kalau pembalapnya tidak mau, ya tidak melanjutkan ke final. Lebih baik saya fokus ke porprov ditahun selanjutnya,” tukas Handiyana.
Menjawab pertanyaan mengapa motor bisa ditarik leasing, Handiyana menjelaskan, Pengcab IMI Kota Depok memiliki keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi dua atlet tersebut, sementara kebutuhan motor untuk Porprov Jawa Barat 2026 itu sebanyak empat unit.
“Awalnya, kami menawarkan ke mereka untuk sewa atau membeli second, seperti ajang sebelumnya, tetapi mereka menolak,” ujar Handiyana.
Khawatir berdampak pada prestasi, akhirnya Handiyana mengabulkan permintaan untuk pembelian motor baru dengan cara kredit tersebut. Namun, pemilik nama kredit tidak mau membuat surat pernyataan kuasa untuk mengambil BPKB.
“Mereka juga tidak mau membuat surat kuasa untuk mengambil BPKB, terus nanti kalau lunas, motornya buat siapa, kan ini aset IMI,” tandasnya.
Terlebih, anggaran yang dimiliki Pengcab IMI Kota Depok untuk menfasikitasi dua atlet tersebut hanyalah sebesar Rp63 juta, dan menurutnya anggaran tersebut tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan IMI Kota Depok.
“Rp63 juta itu sudah harus beli motor empat biji, kemudian beli spare parts dan lain sebagainya untuk persiapan BK. Harga motor itu Rp38 juta dikali dua, dan Rp28 juta dikali dua. Kita beli dua WR saja sudah tidak cukup itu duit,” tutur Handiyana.
Dia juga menyampaikan pembelian motor balap untuk latihan yang kini telah ditarik pihak leasing itu dilakukan tanpa persetujuan jajaran Pengcab IMI Kota Depok.
“Mereka mengambil motor itu tanpa izin saya, ataupun pengurus, untuk dibawa ke rumah, seharusnya motor itu disimpan di sekretariat, atau bengkel yang sudah ditunjuk oleh IMI Kota Depok,” kata Handiyana saat dihubungi, Selasa (2/2).
Handiyana juga membantah pernyataan dua atlet yang menyebut Pengcab IMI Kota Depok tidak memfasilitasi penginapan. Sebab, pihaknya telah memberikan arahan untuk menginap di mess yang disediakan.
“Kami IMI Kota Depok tidak pernah memberikan rekomendasi untuk biaya menginap di hotel karena kami sudah menyewa mess tetapi mereka dengan kesadaran sendiri dan lain sebagainya. Mereka menyewa hotel dan itu juga kami bayarkan awalnya, nah ketika kami bayarkan, kami sudah sediakan hotel mereka tidak mau tinggal di hotel yang sudah kami pesan dengan alasan hotelnya jelek,” beber Handiyana.
Selanjutnya, papar Handiyana, Pengcab IMI Kota Depok mempersilahkan kedua atlet itu jika ingin mundur dari perhelatan Porprov Jawa Barat 2026.
“Kalau mau mundur ya silahkan, itu kan hak mereka saya tidak akan nahan, tetapi jelas kami akan melakukan juga tindakan tegas, kami akan bersurat resmi kepada IMI Pusat dengan tembusan KONI Pusat. Kami akan membuat permohonan untuk pencabutan kartu izin bagi kedua pebalap itu,” tegas Handiyana.
Di samping itu, jelas Handiyana, Pengcab IMI Kota Depok juga telah melakukan kontrak senilai puluhan juta kepada dua atlet tersebut.
“Mereka sudah kami kontrak dan uang kontraknya sudah dibayar seperti yang tadi bilang, mereka dibayar Rp500.000 dan tidak dibayar. Mereka lupa bahwa sebelum itu mereka sudah dibayar untuk kontrak jadi kontrak itu Rp35.000.000 dan Rp20.000.000, dan itu kami sudah bayar setengahnya, karena memang event balapnya belum selesai jadi memang belum kami lunasi” tandas Handiyana.
Sebelumnya, dua atlet balap muda, Muhammad Firza Hibatullah (20), dan Muhammad Ridwan Setiawan (20) yang tergabung dalam Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Depok itu merasa tak mendapat perhatian dari Pengcab IMI Kota Depok sebagai wadah yang menaunginya.
Muhammad Firza Hibatullah mengungkapkan, terdapat berbagai alas an sehingga pihaknya harus kecewa dengan IMI Kota Depok. Salah satunya sikap pengurus IMI Kota Depok yang tidak transparan.
Padahal, Firza dan Ridwan lolos Babak Kualifikasi (BK) Porprov Jabar pada kategori grass track dan road race beregu, bahkan keduanya berhasil meraih peringkat kelima, dam memastikan diri untuk tampil di babak final Porprov Jawa Barat 2026.
Firza mengaku, dia dan Ridwan Setiawan hanya menerima bayaran Rp500.000 dari Pengcab IMI Kota Depok, yang seharusnya masing-masing mendapatkan Rp6.000.000.
“Finalnya tahun ini, cuman gak ada pembayaran juga akhirnya di DP Rp500.000 satu atlet tuh. Sebelumnya tuh perjanjiannya Rp3.000.000 satu atlet,” ujar Firza.
