RBN, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang Indonesia.
Di tengah fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada penguatan pangan darat, sektor perikanan laut dinilai memiliki peran strategis dalam menopang kemandirian pangan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kemandirian pangan nasional berbasis potensi sumber daya dalam negeri, termasuk sektor kelautan dan perikanan.
“Arahan Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian pangan sangat tepat. Ketahanan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada sektor darat. Laut Indonesia adalah kekuatan strategis yang harus dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujar Prof. Achmad Tjachja di Bandung, Kamis (8/1).
Menurutnya, ketika berbicara tentang laut, maka tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan data hidro-oseanografi yang akurat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) dinilai sangat penting dalam mendukung peningkatan nilai ekonomis sumber daya laut Indonesia.
“Transportasi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi di laut sangat bergantung pada peta laut yang akurat. Data hidro-oseanografi dan peta laut terbitan Pushidrosal menjadi fondasi utama bagi keselamatan pelayaran sekaligus efisiensi ekonomi maritim,” jelasnya.
Prof. Achmad Tjachja mengungkapkan, aktivitas perdagangan Indonesia melalui jalur laut sangat besar. Ekspor nasional yang melalui laut mencapai sekitar 6.000 ton, sementara impor melalui jalur laut berada di kisaran 2.600 ton. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa laut bukan hanya sumber pangan, tetapi juga urat nadi utama perekonomian nasional.
“Masalah transportasi sumber daya alam dan peningkatan nilai ekonomis di laut mutlak memerlukan dukungan peta laut yang andal. Di sinilah peran strategis Pushidrosal dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo membangun kemandirian ekonomi dan pangan berbasis maritim,” tegasnya.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi ikan masyarakat Indonesia terus meningkat. Pada 2024, konsumsi ikan nasional mencapai sekitar 58,9 kilogram per kapita per tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Tren ini menegaskan bahwa ikan semakin menjadi sumber protein utama masyarakat dan berkontribusi besar terhadap ketahanan gizi nasional.
Sejalan dengan peningkatan konsumsi tersebut, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi perikanan nasional. Pada 2025, kapasitas produksi perikanan telah melampaui 25 juta ton, dan pada 2026 ditargetkan terus meningkat melalui penguatan perikanan tangkap, budidaya laut, serta pembangunan sentra-sentra ekonomi pesisir.
Menurut Prof. Achmad Tjachja, kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ketahanan pangan yang kokoh dari hulu ke hilir.
“Program ketahanan pangan Presiden Prabowo akan efektif jika sektor perikanan laut dijadikan pilar utama. Produksi ikan yang kuat akan memastikan ketersediaan pangan, sekaligus membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan,” katanya.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang dirilis BPS sepanjang 2025 tercatat berada di atas angka 100, menandakan bahwa secara umum pendapatan nelayan masih mampu menutupi biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga. Meski demikian, ia menilai peningkatan kesejahteraan nelayan tetap harus diperkuat.
Pendapatan per kapita nelayan masih menghadapi tantangan akibat fluktuasi cuaca, harga ikan, serta keterbatasan akses pasar dan infrastruktur. Karena itu, Prof. Achmad Tjachja mendukung langkah pemerintah dalam membangun kampung nelayan, penguatan koperasi pesisir, penyediaan cold storage, serta perbaikan sistem distribusi hasil laut.
“Kebijakan Presiden Prabowo yang mendorong penguatan ekonomi rakyat harus benar-benar diwujudkan di wilayah pesisir. Nelayan harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penonton,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, mulai dari kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur maritim, hingga perlindungan sosial bagi nelayan kecil.
Dengan konsumsi ikan yang terus meningkat, kapasitas produksi yang diperkuat, dukungan data kelautan yang akurat, serta komitmen politik pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor perikanan laut diyakini mampu menjadi fondasi ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
“Jika laut dikelola dengan baik, didukung data yang kuat, dan nelayan sejahtera, maka visi Presiden Prabowo tentang Indonesia yang mandiri pangan akan terwujud nyata,” tutup Prof. Achmad Tjachja.
